Parlemen Korea Selatan Memakzulkan Penjabat Presiden Han Duck-soo, Ini Faktanya
Korea Selatan telah memutuskan untuk memakzulkan penjabat presiden, Han Duck-soo, hanya dua minggu setelah parlemen memakzulkan Presiden Yoon Suk Yeol.
Keputusan ini diambil melalui pemungutan suara, di mana 192 anggota parlemen menyetujui pemakzulan Han, melebihi batas minimum 151 suara yang diperlukan.
Han mengambil alih jabatan presiden setelah Yoon dimakzulkan pada 3 Desember. Yoon dimakzulkan karena upayanya yang gagal untuk memberlakukan darurat militer. Tugas Han seharusnya adalah memimpin negara keluar dari krisis politik, tetapi ia justru mendapat kritik dari oposisi karena dianggap tidak serius menangani pemakzulan Yoon.
Kekacauan di Parlemen
Proses pemakzulan Han berlangsung ricuh. Anggota Partai Kekuatan Rakyat (PPP), partai berkuasa yang mendukung Yoon dan Han, memprotes keputusan Ketua Majelis Nasional Woo Won-shik. Ketua parlemen itu menetapkan hanya 151 suara yang dibutuhkan untuk meloloskan pemakzulan Han, berbeda dengan syarat 200 suara yang diperlukan untuk Yoon.
Anggota PPP meneriakkan "tidak sah!" dan "penyalahgunaan kekuasaan!" sambil mendesak Ketua DPR untuk mundur. Sebagian besar anggota PPP juga memboikot pemungutan suara tersebut.
Tindak Lanjut Pemakzulan
Setelah pemakzulan disahkan parlemen, Han secara resmi diskors dari jabatannya. Namun, seperti Yoon, pemakzulan Han harus disetujui Mahkamah Konstitusi yang memiliki waktu 180 hari untuk memutuskan.
Sementara itu, Menteri Keuangan Choi Sang-mok akan menggantikan Han sebagai penjabat presiden. Dalam pernyataannya, Han menghormati keputusan parlemen dan menyatakan akan menunggu hasil dari Mahkamah Konstitusi.
Ketidakpastian Politik Berlanjut
Krisis politik ini semakin memperburuk kondisi negara. Nilai won Korea turun ke level terendah terhadap dolar sejak krisis keuangan global 16 tahun lalu. Kedua kubu saling menyalahkan atas situasi ini, menambah ketegangan politik yang telah terjadi.
Pemakzulan Han dipicu oleh langkahnya memblokir pengangkatan tiga hakim yang dipilih parlemen untuk menangani kasus Yoon. Oposisi berharap hakim tambahan ini dapat meningkatkan peluang konfirmasi pemakzulan Yoon di Mahkamah Konstitusi. Namun, dengan hanya enam hakim saat ini, satu suara penolakan saja bisa menyelamatkan Yoon dari pemberhentian.
Pemakzulan Han dinilai akan semakin memperburuk kebuntuan politik di Korea Selatan, membuat masa depan negara tersebut semakin tidak pasti.